Bandar Lampung – Tak hanya akademisi dan masyarakat umum, Ketua DPD Demokrat Lampung Muhammad Ridho Ficardo (MRF) juga ikut memberikan tanggapan terkait rencana pemprov Lampung mendirikan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di tengah pandemi Covid-19.
Gubernur Lampung periode 2014-2019 ini menjelaskan, dalam situasi covid-19 seperti saat ini, sebaiknya dalam mengelola APBD Pemprov Lampung harus lebih bersentuhan secara langsung kepada rakyat.
“Dalam kondisi Covid-19 seperti saat ini, beban rakyat sangat berat. Tidak sedikit rakyat yang pendapatannya berkurang, atau bahkan di PHK dari pekerjaannya. APBD itu adalah uang Rakyat, yang semaksimal mungkin penggunaannya bermanfaat langsung untuk rakyat,” kata Ridho, Jum’at (10/9) dini hari.
Dia menyebutkan, dua tahun sebelum peralihan kepemimpinan. Saat itu peralihan pengelolaan SMA dari kabupaten/kota ke Provinsi. Lewat kebijakannya, Pemprov Lampung memberikan subsidi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (bosda) untuk siswa SMA dan SMK di beberapa kabupaten/kota.
“Dalam situasi saat ini, kebijakan sekolah gratis untuk anak SMA/SMK tmdicabut. Bisa dibayangkan bagimana jika siswa SMA/SMK di Lampung ini yang pendapatan orang tuanya menurun karena Covid-19 atau bahkan ada yang terkena PHK. Jika anak sekolah tidak bisa membayar, kan kasihan. Apalagi kebijakan ini dicabut sebelum pandemi,” keluhnya.
Dia menyebutkan, apakah tidak lebih baik jika APBD sebesar Rp140 Miliar yang digunakan untuk modal lima BUMD baru tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung yang meringankan beban rakyat, seperti sekolah dan kesehatan misalnya.
“Optimalkan saja BUMD yang ada saat ini, jika dirasa BUMD yang ada saat ini kurang optimal pendapatanya. Tinggal ganti saja dengan orang yang berkompeten yang mampu meningkatkan pendapatan BUMD tersebut, ketimbang harus menambah BUMD baru dikondisi seperti saat ini,” kata dia.
Dia pun menyinggung, soal BUMD Lampung Energi Berjaya (LEB) Anak perusaan LJU yang didirikan saat Gubernur Arinal awal menjabat. Dia menyebutkan suntikan modal dari APBD untuk mendirikan BUMD ini pun tidak sedikit. Saat awal berdirinya BUMD ini diklaim keuntungannya mencapai Rp300 miliar.
“Kedua, dasar pembentukan lima BUMD ini apa? Jika untuk menambah PAD karena bisnisnya bagus dengan keuntungan besar. Jika bisnisnya bagus mengapa harus dibiayai oleh APBD. Banyak di Lampung ini badan usaha yang hidup tanpa dibiayai APBD dalam permodalan. Jika BUMD dibiayai oleh APBD secara besar berati dia public service obligation (PSO),” kata dia.
Meskipun demikian, sikap Partai Demokrat sendiri belum tentu menolak terbentuknya BUMD baru. Jika pemprov akan membentuk BUMD baru dengan alasan untuk meningkatkan PAD silahkan, namun dengan catatan, modalnya jangan dari APBD.
“jika ingin membentuk BUMD baru permodalanya silahkan pinjam Bank, jangan menggunakan APBD. Lebih baik APBD digunakan untuk kepentingan rakyat seacara langsung,” kata dia. (*)
