Bandar Lampung (inforial.co) – Rencana pengadaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dipastikan mengalami penundaan. Hal ini karena program tersebut tidak masuk dalam pembahasan anggaran APBD murni tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengonfirmasi hal ini setelah melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan pihak Perkim dan PU, meski secara perencanaan sudah ada, namun belum ada pembahasan detail mengenai eksekusi. Di tahun 2026 pun tidak tersedia dukungan anggaran dari APBD untuk merealisasikan program tersebut,” ujar Agus Djumadi di Kantor DPRD Bandar Lampung, Selasa (26/2/2026).
Agus menyarankan Pemerintah Kota menjajaki skema kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui jalur koperasi, sebagaimana kesuksesan pembangunan perumahan di kawasan Ragom Gawi.
“Jika ingin dilaksanakan dalam waktu dekat tanpa bergantung APBD, pilihannya adalah menggandeng pihak ketiga atau investor. Skema non-APBD ini sangat mungkin dilakukan asalkan perencanaan terkait lahan dan tata kelolanya matang,” tambahnya.
DPRD menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah, bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat ketat jika proyek perumahan ASN terealisasi. Komisi III menekankan perumahan tersebut harus menjadi role model kawasan hunian di Bandar Lampung, meliputi:
-
Fasilitas Lengkap: Ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang memadai.
-
Kualitas Tata Kelola: Sistem drainase yang baik untuk memastikan kawasan bebas banjir.
-
Kepastian Lahan: Penentuan titik lokasi yang strategis, baik di wilayah Tanjung Senang maupun Sukabumi, harus segera difinalisasi.
Hingga saat ini, DPRD masih menunggu langkah proaktif Pemerintah Kota terkait penentuan koordinat lahan agar program hunian ASN tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang. (Boy)
