Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyediakan sebanyak 1.000 ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga beras di pasaran.
“Kenaikan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu ini memang menjadi perhatian khusus pemerintah daerah,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan untuk mengatasi kenaikan harga beras dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah daerah memberikan subsidi harga melalui pelaksanaan operasi pasar.
“Pelaksanaan operasi pasar ini akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) dan ini sudah disetujui oleh Gubernur. Nanti direncanakan akan ada pemenuhan kebutuhan beras sebanyak 1.000 ton sedangkan untuk nominalnya masih dalam pembahasan,” katanya.
Dia menjelaskan 1.000 ton beras tersebut berasal dari penyerapan beras lokal Lampung. “Subsidi harga dalam bentuk operasi pasar ini akan menggunakan beras lokal, meski selisih harganya cukup besar antara harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET) tetapi kami ingin memfungsikan kembali penggilingan padi kecil yang beberapa waktu ini kalah bersaing dengan pabrik beras besar sehingga mereka tidak bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurut dia, pelaksanaan program stabilisasi harga menggunakan dana belanja tidak terduga tersebut ditargetkan akan dimulai pada awal November mendatang.
“Target awal November atau pekan dua sudah bisa diluncurkan, sekarang masih berproses di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan dengan penyerapan beras lokal ini, masyarakat bisa mengonsumsi beras hasil petani Lampung,” jelasnya.
Dia melanjutkan nominal harga beras yang dijual dalam pelaksanaan program subsidi beras tersebut sebesar Rp10.900 per kilogram.
“Untuk pemberian subsidi per kilogram akan dilakukan berdasarkan selisih harganya, dan tergantung pada harga yang ada di pasar, kita mengikuti. Nanti perkiraan beras yang dijual itu harganya sekitar Rp10.900 per kilogram,” tambahnya.(Naz)
