Pemimpin Redaksi: Septa Herian Palga
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18–28 November mendatang mendadak diwarnai guncangan etika kepemimpinan olahraga.
Pernyataan keras Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung, Rahmudin, yang mengancam akan mencoret cabang olahraga (cabor) biliar dari ajang Porprov, bukan sekadar riak organisasi biasa.
Ancaman yang dilontarkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Bandar Lampung dan Pengprov POBSI Lampung pada Selasa (15/9/2026) tersebut mencerminkan sikap intimidatif yang jauh dari esensi pembinaan olahraga.
Sebagai tuan rumah, KONI Bandar Lampung memang memiliki ruang dalam koordinasi teknis pelaksanaan. Namun, menggunakan posisi tersebut untuk mengancam pembatalan sebuah cabor yang mengorbankan nasib ratusan atlet biliar se-Provinsi Lampung adalah langkah arogan.
Banyak Pengcab POBSI di kabupaten/kota telah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk membina para atlet jauh-jauh hari. Mengorbankan impian dan kerja keras para atlet demi ego kelembagaan adalah wujud kegagalan memahami fungsi utama pembinaan olahraga nasional.
Di balik ketegangan ini, mengemuka dugaan kuat bahwa perselisihan tersebut berakar dari kekhawatiran administratif. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah KONI Bandar Lampung bernilai Rp6 miliar pada APBD Dispora Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026.
Diduga ada kekhawatiran tersembunyi bahwa tidak berpartisipasinya atlet biliar Bandar Lampung—akibat kebuntuan pengesahan kepengurusan Pengcab POBSI yang mati sejak Juni 2025 akan membuat penyerapan anggaran tidak maksimal dan sulit terjustifikasi secara formalitas birokrasi.
Jika dugaan ini benar, sungguh ironis. Cabor dan para atlet kini diposisikan sekadar sebagai instrumen pelengkap untuk melegitimasi penyerapan anggaran. Ketika akuntabilitas keuangan diukur semata-mata dari gugurnya kewajiban laporan administratif, maka nilai pembinaan prestasi telah direduksi secara dangkal.
Kita mendesak Wali Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua KONI Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk segera turun tangan membenahi cara pandang jajaran pengurusnya.
KONI harus berhenti menempatkan atlet dan cabor sebagai objek pelaporan anggaran semata.
Atlet adalah subjek utama yang harus dilayani dan dibina prestasinya, bukan dijadikan sandera demi kelancaran administrasi dana hibah. Olahraga Lampung tidak akan pernah melangkah jauh jika mental birokratis-transaksional masih menutupi nurani pembinaan prestasi. (*)
