Bandar Lampung – Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Slamet Riyadi optimis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menginput seluruh kegiatan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebelum Pemprov Lampung menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/3/2022) mendatang.
Sikap optimis itu bukan tanpa alasan. Slamet Riyadi menjelaskan bila pada, Senin (21/3/2022) pukul 08.00 wib, hampir seluruh OPD telah menginput seluruh kegiatannya ke dalam SIRUP dengan persentase lebih dari 95,5 persen.
“Artinya hanya kurang dari 4,5 persen saja kegiatan yang belum terupload dalam SIRUP. Dan saya optimis sebelum rakor dengan KPK seluruh kegiatan telah terupload dalam SIRUP,” kata Slamet Riyadi di Ruang Kerjanya, Senin (21/3/2022).
Ia menjelaskan. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, OPD tidak bisa lagi bermain-main dalam menginput kegiatan ke SIRUP. Sebab, jika sebelumnya SIRUP hanya terintegrasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kini telah terintegrasi juga ke Kementerian Dalam Negeri, BPK hingga KPK.
“Jadi mereka dapat melihat mana pemerintah daerah yang patuh atau tidak. Dan ini akan menjadi penilaian Kemenagri serta pintu masuk KPK untuk melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah terkait,” terangnya. (Septa Herian Palga)
