Bandar Lampung – Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Slamet Riyadi mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengupload kegiatannya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Penadaan (SIRUP).
Salah satu OPD yang telah mengupload seluruh kegiatan pengadaannya dalam SIRUP yakni Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Bahkan Slamet menjelaskan jika seluruh pengadaan di Sekretariat DPRD Lampung telah terupload 100 persen sejak Minggu (20/3/2022) kemarin.
“Sekretariat DPRD sudah mengupload 100 persen pengadaan mereka sejak kemarin,” terang Slamet Riyadi, Senin (21/3/2022).
Ia optimis, seluruh kegiatan pengadaan OPD telah terimput dalam SiRUP sebelum Pemprov Lampung menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/3/2022) mendatang.
Sikap optimis itu bukan tanpa alasan. Slamet Riyadi menjelaskan bila pada Senin (21/3/2022) pukul 08.00 wib, hampir seluruh OPD telah menginput seluruh kegiatannya ke dalam SIRUP dengan persentase lebih dari 95,5 persen.
“Artinya hanya kurang dari 4,5 persen saja kegiatan yang belum terupload dalam SIRUP. Dan saya optimis sebelum rakor dengan KPK seluruh kegiatan telah terupload dalam SIRUP,” kata dia.
Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, lanjutnya, OPD tidak bisa lagi menyembunyikan kegiatannya dari SIRUP. Sebab, jika sebelumnya SIRUP hanya terintegrasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kini telah terintegrasi juga ke Kementerian Dalam Negeri, BPK hingga KPK.
“Jadi mereka dapat melihat mana pemerintah daerah yang patuh atau tidak. Dan ini akan menjadi penilaian Kemenagri serta pintu masuk KPK untuk melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah terkait,” terangnya. (Septa Herian Palga)
(Foto: Kepala UKPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riyadi)
