BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas dengan jajaran Kementerian dan Lembaga untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Gubernur saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2023 di Provinsi Lampung di Ambassador Room, Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (19/9/2023).
Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan karhutla lebih memprioritaskan upaya deteksi dan cegah dini.
Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020 dengan melibatkan unsur-unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, masyarakat pada tingkat desa/tapak guna mencegah potensi karhutla.
“Mari optimalkan kinerja cegah karhutla. Segala upaya kita lakukan dengan duduk bersama, saling bersinergi dalam pencegahan karhutla,” ujar Arinal.
Arinal menjelaskan Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah dalam penanganan karhutla seperti meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api/ Kelompok Tani dan pemegang izin pemanfaatan hutan.
Telah diterbitkannya juga Keputusan Gubernur No. 512 Tahun 2023 sebagai revisi SK Gubernur Nomor 478 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung.
Kemudian, kesiapsiagaan personil penanganan karhutla di wilayah Provinsi Lampung yang berasal dari Polisi Kehutanan baik dari Dinas Kehutanan dan UPT KLHK, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Forum Relawan Bencana 27 Lembaga Swadaya Masyarakat, serta dukungan dari TNI dan Polri.
“Lalu aktivasi pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sebagai pos satgas penanggulangan karhutla,” katanya.
Ia meminta agar ke depan untuk bersama-sama lintas sektor dalam meningkatkan kwaspadaan dini dan memberikan perhatian penuh terhadap resiko terjadinya karhutla.
Menurutnya, jangan sampai resiko ini berakibat mengganggu Lampung sebagai penghasil berbagai komoditas unggulan.
“Tingkatkan koordinasi kita, jangan merasa itu tanggungjawab miliki pemda atau pusat tetapi kita tetap saling koordinasi. Kekuatan itu timbul apabila ada persatuan, persatuan itu timbul apabila ada kebersamaan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigjen Pol Lakoni mengatakan terjadinya Karhutla memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial hingga politik.
Ia menyebut berdasarkan pengamatan BMKG, pada tahun 2023 ini disertai fenomena alam el nino berotensi kemarau dan meningkatnya karhutla.
“Pak Menko Polhukam meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dan saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi meningkatnya potensi karhutla,” ujar Lakoni.
Di tempat yang sama, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Thomas Tandi Bua mengatakan dampak dari karhutla itu sendiri diantaranya akan memusnahkan keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim dan menurunkan kualitas dan produktivitas tanah.
“Ini juga mengganggu kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu aktivitas pendidikan, sosial dan budaya masyarakat,” ujar Thomas.
Thomas menuturkan pihaknya dalam pencegahan karhutla dan antisipasi dari dampak el nino diantaranya melakukan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan literasi edukasi diwilayah rawan karhutla.
Selanjutnya, memasang rambu-rambu, papan imbauan dan papan peringatan akan bahaya karhutla dilokasi strategis.
“Lalu meningkatkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla, melakukan patrol dan cek lapangan serta melakukan quick response dan kesiapan penanggulangan karhutla,” katanya.
Hadir pada kesempatan itu, pihak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Korem 043/Gatam, Polda Lampung, serta instansi terkait Pemerintah Provinsi Lampung.(Adpim)
