BANDAR LAMPUNG — Polemik harga dan distribusi gabah di Provinsi Lampung memasuki babak baru. Di satu sisi, petani menikmati harga gabah yang berada jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun di sisi lain, tingginya harga bahan baku membuat pelaku usaha penggilingan padi kesulitan memperoleh gabah sekaligus menjaga harga beras tetap sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencari jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen.
Dalam rapat pengendalian distribusi gabah dan stabilitas harga komoditas pangan utama di Balai Keratun, Selasa (1/9/2026), Pemprov Lampung menampung aspirasi para agen distribusi gabah terkait persoalan harga, distribusi, hingga mekanisme penyerapan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan pemerintah harus menjaga tata niaga gabah agar keseimbangan antara produksi, distribusi dan harga tetap terjaga.
“Lampung sebagai penghasil sekitar 3,2 juta gabah kering panen, seyogyanya kondisi harga beras bisa terkondisi dengan baik. Inilah porsi tata niaga yang harus kita jaga,” kata Mulyadi.
Menurut Mulyadi, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Lampung mulai memasuki periode under supply atau keterbatasan pasokan menjelang akhir tahun.
“Kondisi saat ini memang sudah memasuki bulan-bulan under supply. Karena itu, kondisi ini harus bisa kita sikapi secara berimbang agar ketersediaan pangan tetap terjaga,” ujarnya.
Pemprov Lampung berharap harga beras di tingkat konsumen tetap berada dalam batas yang wajar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita harapkan harga bisa terkondisi dengan baik dan tetap sesuai dengan HET. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung,” kata Mulyadi.
Di tengah upaya pemerintah menjaga harga beras, pelaku usaha penggilingan menghadapi persoalan berbeda. Harga gabah yang tinggi membuat biaya produksi beras ikut terdorong naik.
Harga gabah di tingkat petani di Lampung bahkan berada di kisaran Rp7.500 per kilogram, jauh di atas HPP Rp6.500 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat penggilingan berada dalam posisi sulit karena harus membeli bahan baku dengan harga tinggi, tetapi pada saat yang sama harga jual beras dibatasi oleh HET.
Pengamat pertanian Khudori sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan harga gabah secara langsung meningkatkan biaya produksi beras karena gabah merupakan bahan baku utama penggilingan.
“Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal,” kata Khudori.
Di Lampung dan sejumlah sentra produksi lainnya, harga gabah bahkan dilaporkan berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.
Persoalan semakin kompleks karena tingginya harga gabah di luar daerah membuat sebagian pelaku perdagangan memilih mengirim gabah ke luar Lampung.
Pemerintah daerah kemudian memperketat pengawasan distribusi, khususnya arus gabah melalui jalur keluar daerah.
Pemprov menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk mematikan perdagangan, tetapi untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat Lampung terpenuhi terlebih dahulu.
Pemerintah juga membuka kemungkinan gabah dikirim ke luar daerah setelah kebutuhan dan kapasitas penggilingan di Lampung terpenuhi. Langkah tersebut sejalan dengan kekhawatiran Pemprov terhadap kondisi pasokan yang mulai memasuki fase undersupply.
Di tengah polemik tersebut, Perum Bulog Kanwil Lampung memastikan penyerapan gabah petani tetap berjalan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Safutra menyebut hingga 2 September 2026 pihaknya telah menyerap 427 ribu ton gabah, setara dengan 218.631 ton beras.
“Serapan gabah untuk di Lampung, kami hingga saat ini sudah menyerap gabah petani sebanyak 427 ribu ton, atau setara dengan beras sebanyak 218.631 ton,” ujar Rindo, Rabu, 2 September 2026.
Bulog bahkan menyebut angka tersebut telah melampaui target serapan tahunan yang sebelumnya ditetapkan untuk Lampung sebesar 253 ribu ton.
“Jadi sampai akhir tahun Bulog Lampung ditargetkan menyerap 253 ribu ton, dan kami berupaya bisa menyelesaikan target tersebut hingga 100 persen,” katanya.
Menurut Rindo, musim kemarau memang memberikan pengaruh terhadap penyerapan, tetapi diperkirakan hanya sekitar 10–20 persen. Salah satu faktor yang membuat petani masih memilih menjual hasil panennya adalah harga gabah yang tinggi, sekitar Rp7.500 per kilogram di tingkat petani.
“Tentu kemarau ini ada pengaruhnya ke penyerapan, namun hanya 10-20 persen saja, karena memang harganya tinggi sekitar Rp7.500 per kilogram di tingkat petani,” ujarnya.
