JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan memberikan kompromi bagi siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tindakan yang menyeret sejumlah perwira tinggi internal kepolisian tersebut dinilai sebagai pengkhianatan berat terhadap institusi Polri dan negara.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan proses penegakan hukum dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan berjalan transparan dan tanpa pandang bulu, meski menyeret jajaran perwira tinggi kepolisian. Suyudi mengaku kecewa dan merasa dikhianati atas aksi penyadapan yang berpotensi mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan tersebut.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” tegas Jenderal Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 11 November 2026.
Suyudi menekankan bahwa Polri tidak akan gentar untuk menindak tegas segelintir oknum yang mencederai marwah kepolisian, serta memastikan seluruh proses hukum dilaksanakan secara jujur dan terbuka.
Perkara ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, hingga upaya penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.
Empat perwira yang terseret dalam kasus ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Praktik penyadapan ilegal tersebut disinyalir telah berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Aksi penyadapan tersebut tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara, tetapi juga menyasar tokoh politik, media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM),hingga kalangan pengusaha.
Tiga dari empat tersangka Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok. Sementara tersangka Slamet Uliandi belum menjalani penahanan dikarenakan alasan kondisi kesehatan.
