JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan tertutup bersama Presiden di Istana Negara, Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur menyusul dinamika politik serta putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat tersebut. Ia menjelaskan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran, sementara Gibran memohon izin untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Niat pengunduran diri Gibran mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan hukum terkini.
Sebelumnya, MA memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA ini memperkuat temuan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Menanggapi polemik yang terus bergulir, Gibran sebelumnya sempat menegaskan keabsahan riwayat pendidikannya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
