PESISIR BARAT — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung membongkar dugaan pertanggungjawaban fiktif pada belanja makanan dan minuman di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025. Nilai pengeluaran yang di-SPJ-kan mencapai Rp392.343.529, namun realisasi transaksi senyatanya di lapangan tercatat nihil atau Rp0.
Temuan mencolok ini merupakan bagian dari hasil uji petik pemeriksaan BPK terhadap belanja makanan dan minuman di sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terungkap modus manipulasi yang terstruktur. Praktik ini melibatkan pengeluaran nota kosong oleh pihak penyedia, hingga aksi pemalsuan tulisan, tanda tangan, serta stempel pada bukti pembayaran.
Tak hanya itu, dari hasil klarifikasi dan wawancara BPK bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran, terkuak pengakuan bahwa nilai nota sengaja direkayasa (mark-up fiktif). Anggaran tersebut dialihkan untuk menutupi pembiayaan kegiatan lain di luar doktrin anggaran resmi tanpa didukung bukti transaksi sah.
Hingga batas akhir masa pemeriksaan BPK, Sekretariat DPRD Pesisir Barat baru menyetorkan sebagian pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp150 juta ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Artinya, masih terdapat sisa potensi kerugian daerah sebesar Rp242.343.529 yang menjadi kewajiban mutlak untuk segera disetorkan kembali ke kas daerah sesuai perundang-undangan.
Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Helmy Putra, mengklaim pihak Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti (TL) seluruh rekomendasi BPK di bawah fasilitasi Inspektorat Pesisir Barat.
”Iya, untuk saat ini semua rekom BPK sudah di-TL yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat,” kata Helmy saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Namun, klaim tersebut menyisakan kejanggalan substantif. Apakah tindak lanjut yang dimaksud telah menyelesaikan 100 persen pemulihan kerugian daerah senilai Rp242,3 juta sisa temuan, atau baru sebatas pemenuhan administratif semata?
Untuk menguji transparansi klaim Sekwan, redaksi Inforial.co telah meminta bukti fisik/dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pelunasan sisa temuan LHP BPK tersebut. Namun hingga berita ini dipublikasikan, Helmy Putra belum memberikan atau menunjukkan bukti transfer/STS yang dimaksud kepada redaksi. (Red)
