Pesisir Barat — Dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif belanja makan-minum senilai Rp392,3 juta di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat semakin simpang siur. Silang pendapat dan perbedaan data antara Sekretaris DPRD (Sekwan) dengan Inspektorat memicu ketidakpastian publik terkait pemulihan kerugian keuangan negara, Selasa, 10 November 2026.
Kontroversi bermula saat Sekretaris DPRD Pesisir Barat, Helmy Putra, secara terbuka mengklaim bahwa seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung Tahun Anggaran 2025 telah ditindaklanjuti secara tuntas.
“Iya, untuk saat ini semua rekom BPK sudah di-TL (tindak lanjut) yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat,” kata Helmy melalui pesan tertulis.
Namun, klaim tersebut mentah seketika di tangan Inspektorat. Kepala Inspektorat Pesisir Barat, Unzir, S.P., secara tegas membantah adanya pelunasan sisa pengembalian kerugian negara sebesar Rp242,3 juta (dari total temuan Rp392,3 juta yang baru dikembalikan Rp150 juta).
Unzir mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada serah terima setoran sisa kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah. Inspektorat bahkan masih berupaya memanggil dan menyurati mantan pejabat lama yang kini telah berpindah tugas ke Kabupaten Lampung Selatan untuk menagih pertanggungjawaban.
“Terkait tindak lanjut, kami sedang menyurati pejabat yang lama yang saat ini pindah ke Kabupaten Lampung Selatan, karena yang berhak bertanggung jawab adalah yang bersangkutan,” jelas Unzir.
Meski temuan kerugian negara telah mengemuka, Unzir mengungkapkan hingga kini belum ada iktikad pengembalian dana atau serah terima setoran sisa kerugian keuangan daerah dari pihak yang bersangkutan ke kas daerah.
“Soal tindak lanjut serah terima setoran untuk kekurangan pengembalian kerugian negara, sampai saat ini belum ada,” tegasnya.
Kecurigaan publik kian diperkuat oleh sikap Sekwan yang hingga kini enggan atau belum mampu menunjukkan bukti fisik berupa Surat Tanda Setoran (STS) pelunasan sisa kerugian negara sebesar Rp242,3 juta tersebut.
Sebagai informasi, temuan BPK ini membongkar modus pemalsuan nota, stempel, dan tanda tangan penyedia pada belanja makan-minum Sekretariat DPRD Pesisir Barat dengan nilai transaksi riil di lapangan nol rupiah (nihil). Rekayasa anggaran tersebut diakui jajaran internal dialihkan untuk kegiatan di luar doktrin anggaran resmi. (Red)
