PESISIR BARAT — Polemik dugaan penyimpangan anggaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) makan dan minum (mamin) senilai Rp392,3 juta di lingkup DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) berbuntut panjang. Ketua DPRD Pesibar, Mohammad Emir Lil Ardi, akhirnya buka suara di tengah sorotan publik dan sikap bungkam yang sempat menuai tanda tanya, Kamis, 12 November 2026.
Menanggapi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, Emir menegaskan bahwa pihak legislatif tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah konkret. Ia menegaskan komitmen institusinya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Tempo hari kami sudah meminta Inspektorat untuk ditindaklanjuti perihal temuan LHP BPK,” ujar Emir saat dikonfirmasi.
Terkait adanya silang pendapat atau perbedaan informasi yang beredar di tengah publik dan internal terkait realisasi anggaran mamin tersebut, Emir menyatakan pihaknya akan segera melakukan penelusuran mendalam. “Terkait silang pendapat, kami akan menanyakan hal tersebut,” imbuhnya.
Kasus ini bermula dari temuan LHP BPK yang mencuat ke permukaan dan menyoroti pengelolaan dana mamin senilai ratusan juta rupiah di lembaga legislatif Pesibar.
