JAKARTA — Di saat pemerintah pusat tengah gencar menggaungkan kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, temuan kontras justru diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Lembaga pemantau antikorupsi tersebut menyoroti alokasi dana fantastis mencapai Rp 14,7 miliar atau tepatnya Rp 14.696.955.002 yang dikucurkan oleh dua kementerian untuk menyewa jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan figur publik Raffi Ahmad.
Aliran anggaran jumbo sepanjang tahun anggaran 2024 hingga 2026 ini tercatat pada portal realisasi pengadaan pemerintah (data.inaproc.id) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dua instansi yang terlibat dalam delapan paket pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menilai langkah kedua kementerian ini sebagai bentuk inkonsistensi nyata terhadap seruan penghematan uang negara. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/11/2026), Azhim menyoroti betapa mahalnya biaya publikasi yang harus ditanggung negara demi mendompleng popularitas pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
“Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp 575,7 juta,” ungkap Azhim.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan, Kemendikbud Ristek tercatat mengalokasikan lima paket pekerjaan pada tahun anggaran 2024 dengan total nilai mencapai Rp 3,9 miliar. Porsi terbesar dari kementerian ini habis untuk pos kehadiran Raffi Ahmad dalam berbagai acara (event attendance) senilai Rp 2.521.329.200. Sisanya tersebar untuk penayangan Instagram Story sebesar Rp 575.655.000, penayangan video di kanal YouTube Rans Entertainment senilai Rp 452.698.902, konten Instagram Reels sebesar Rp 205.893.300, serta konten TikTok senilai Rp 144.423.600.
Sementara itu, porsi anggaran yang jauh lebih gemuk justru datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rentang tahun 2025 hingga 2026 lewat tiga paket pengadaan senilai hampir Rp 10,8 miliar.Rinciannya meliputi paket influencer engagement di Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp 3.596.955.000, paket serupa di Setditjen Perikanan Budidaya untuk pembangunan BINS tahun 2025 sebesar Rp 3.600.000.000, serta paket jasa publikasi influencerKampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, di Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026 yang juga menelan biaya Rp 3.600.000.000.
Menyikapi membengkaknya pos belanja publikasi tersebut, ICW mempertanyakan urgensi di balik keputusan kementerian menyewa jasa pihak ketiga dengan nilai belasan miliar rupiah. Padahal, baik Kemendikbud Ristek maupun KKP sejatinya sudah memiliki Biro Hubungan Masyarakat (Humas) internal yang bertugas menjalankan fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, ICW mendesak agar kedua kementerian segera membuka secara transparan seluruh dokumen dari kedelapan paket pengadaan tersebut. Dokumen yang dituntut untuk dibuka ke ruang publik meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS),dokumen kontrak resmi, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan (output) dari kampanye digital tersebut. (*)
