JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung mengambil langkah cepat untuk mencegah terjadinya kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia terlalu lama pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Melalui rapat gabungan yang dijadwalkan, lembaga tinggi negara ini akan mematangkan jadwal sidang paripurna pemilihan pendamping baru bagi Presiden Prabowo Subianto, Jumat 13 November 2026.
Langkah percepatan ini dinilai krusial mengingat posisi orang nomor dua di Indonesia memiliki peran strategis dalam roda pemerintahan, bukan sekadar pelengkap atau cadangan.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa dinamika ketatanegaraan menempatkan Wakil Presiden sebagai mitra utama kepala negara yang kerap menerima delegasi tugas kenegaraan secara langsung. Oleh karena itu, percepatan pengisian jabatan menjadi prioritas utama parlemen.
“Posisi Wapres memang posisi penting yang tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong. Kami berharap proses pengisian jabatan wapres bisa berlangsung cepat, kondusif, dan demokratis,” ungkap Habiburokhman dalam keterangannya kepada awak media.
Untuk memastikan seluruh tahapan konstitusional berjalan mulus, agenda rapat gabungan siang ini akan melibatkan lintas unsur di parlemen. Forum tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan MPR, perwakilan seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan membuka ruang bagi kehadiran pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya.
“Hari ini pukul 14.00 MPR akan menggelar rapat gabungan MPR untuk memutuskan waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk pengisian jabatan Wakil Presiden,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Sebagai informasi, dinamika politik ini bermula sehari sebelumnya, Kamis (12/11), ketika Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR di Jakarta Pusat. Kedatangan tersebut secara resmi mengakhiri masa baktinya setelah ia menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada pimpinan majelis.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa berkas permohonan berhenti tersebut telah diterima pihaknya dan diminta untuk segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Selain melapor ke parlemen,Gibran juga memastikan telah menyampaikan surat pemberitahuan serupa secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. (*)
