Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp842,2 miliar guna mendukung pencapaian berbagai target pembangunan prioritas daerah dan nasional pada 2026.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, , mengatakan alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung capaian pembangunan melalui perencanaan yang terarah dan berkelanjutan.
“Provinsi Lampung berkomitmen mendukung pencapaian outcome prioritas daerah dan nasional melalui alokasi anggaran sebesar Rp842,2 miliar yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2026,” ujar Restuardy Daud dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin.
Menurut dia, postur anggaran tersebut menunjukkan fokus pembangunan daerah yang kuat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan, porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk urusan pendidikan sebesar 23 persen. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi pembangunan infrastruktur dan penguatan jaring pengaman sosial.
“Strategi penganggaran yang humanis ini diimbangi dengan penyediaan infrastruktur serta perlindungan sosial bagi masyarakat,” katanya.
Restuardy merinci alokasi anggaran lainnya, yakni untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 6,7 persen, bidang sosial 5,9 persen, serta kesehatan 5,2 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung juga tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi daerah melalui sektor kelautan dan perikanan yang memperoleh alokasi 4,4 persen. Persentase yang sama juga dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, komposisi anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Alokasi pagu anggaran Rp842,2 miliar ini diharapkan mampu mendukung berbagai outcome pembangunan prioritas nasional maupun daerah,” ujar Restuardy.
