PESISIR BARAT — Di tengah mencuatnya polemik dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif belanja makan dan minum (mamin) senilai Rp392,3 juta di lingkungan DPRD Pesisir Barat, Ketua DPRD setempat, Mohammad Emir Lil Ardi, belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan tim redaksi Inforial.co melalui pesan WhatsApp sejak Rabu malam hingga Kamis pagi (12/11/2026) belum mendapatkan balasan dari politikus tersebut.
Sikap diam pucuk pimpinan legislatif Pesisir Barat ini menjadi sorotan, mengingat persoalan yang muncul menyangkut tata kelola anggaran publik di internal sekretariat dewan dengan nilai mencapai Rp392.343.529 berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya, terjadi perbedaan pernyataan antara Sekretariat DPRD (Sekwan) Pesisir Barat dan pihak Inspektorat Daerah terkait tindak lanjut pengembalian kerugian negara dalam kasus tersebut. Pihak Sekwan sempat mengklaim bahwa persoalan administrasi dan pengembalian dana telah diselesaikan.
Namun, Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat membantah klaim tuntas tersebut dan menyatakan masih terdapat sisa kewajiban pengembalian ke kas daerah sebesar Rp242.343.529 dari total temuan Rp392,3 juta, setelah baru Rp150 juta yang disetorkan.
Di tengah silang pendapat antarinstansi tersebut, publik menanti sikap tegas dan fungsi pengawasan dari pimpinan DPRD Pesisir Barat sebagai representasi wakil rakyat untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Kendati demikian, berdasarkan asas praduga tak bersalah, belum adanya respons dari Ketua DPRD Pesisir Barat belum dapat disimpulkan sebagai bentuk penghindaran, melainkan bisa saja tengah menunggu laporan resmi atau proses verifikasi internal yang berjalan di Inspektorat dan Sekretariat DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Inforial.co masih membuka ruang hak jawab dan terus berupaya menghubungi Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, guna memperoleh klarifikasi resmi terkait langkah kelembagaan dewan dalam menyikapi temuan SPJ bermasalah tersebut. (Red)
