BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera mengambil langkah taktis guna mengawal Berita Acara Kesepakatan Damai konflik tanah di Kampung Bakung Udik, Kabupaten Tulang Bawang.
Desakan ini menyusul memanasnya situasi di lapangan akibat aksi pematokan lahan secara sepihak oleh jajaran TNI AU Lanud Pangeran M. Bunyamin terhadap tanah warga yang memegang sertifikat sah dari BPN, Jum’at, 30 Oktober 2026.
Aktivis perempuan Lampung sekaligus warga Bakung Udik, Pina, meminta Pemprov Lampung untuk meredam tensi dan menghentikan teror psikologis terhadap masyarakat dan mencari solusi permasalahan. Pemprov Lampung tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan ruang diskusi, melainkan harus hadir secara aktif memastikan kesepakatan damai tidak dilanggar di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah awal Pemprov Lampung saat melakukan mediasi damai lalu. Hari ini, kami mendesak Pemprov untuk turun tangan dan berdiri di depan bersama rakyat, memastikan kesepakatan damai itu tidak diinjak-injak di lapangan,” tegas Mantan Ketua KOPRI PMII Bandar Lampung tersebut.
Lebih lanjut, aksi pematokan sepihak yang kembali terjadi, menjadi ujian atas komitmen yang telah dituangkan di atas kertas bermeterai tersebut.
“Kami menuntut kejelasan sikap Pemprov Lampung untuk segera menagih komitmen damai tersebut kepada pihak TNI AU demi menjamin perlindungan hak-hak warga pemegang sertifikat sah,” terangnya.
Sebelumnya, penyelesaian konflik agraria yang mencakup wilayah Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu ini sebenarnya telah membuahkan kesepakatan resmi dalam Rapat Audiensi di Ruang Abang Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis, 7 Mei 2026 lalu.
Pertemuan yang dihadiri Pemprov Lampung,DPRD, Kanwil ATR/BPN, pihak Lanud Pangeran M. Bunyamin, dan perwakilan warga tersebut telah menyepakati penyelesaian agraria secara damai dan konstitusional, penolakan atas segala bentuk intimidasi serta kriminalisasi, hingga penegakan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. (*)
