Bandar Lampung, (inforial.co) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda): RPJMD 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di ruang sidang utama pada Rabu (2/7/2025).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik, dan apresiasi dari seluruh fraksi,” ujar Wagub Jihan dalam sambutannya.
Ia menyatakan, seluruh tanggapan dari DPRD menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Realisasi Anggaran dan Komitmen Pengelolaan Keuangan
Dalam pemaparannya, Jihan membeberkan beberapa poin penting, termasuk realisasi pendapatan daerah yang tercatat sebesar 86,33 persen, atau meningkat sekitar Rp464 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 85,73 persen.
Pemprov Lampung menegaskan bahwa prioritas tetap diberikan pada belanja wajib dan pelaksanaan program pembangunan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
“Kami terus berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya. Capaian ini tentu berkat dukungan dari DPRD,” tegasnya.
Inovasi, Investasi, dan Prioritas Pembangunan
Pemprov juga menyoroti pentingnya inovasi dari setiap perangkat daerah serta kolaborasi lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Mengenai Raperda RPJMD 2025–2029, Jihan menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang disusun selaras dengan RPJMN dan RPJPD Lampung 2025–2045.
“Fokus utama RPJMD ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta penguatan infrastruktur,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, pendekatan inklusif, pengarusutamaan kelompok rentan, dan tata kelola yang efektif.
Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemprov akan mendorong skema pendanaan non-APBD, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pemanfaatan CSR, pendanaan hijau (green finance), serta sinergi dengan BUMN dan BUMD.
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Peningkatan IPM
Menanggapi masukan dari sejumlah fraksi, Wagub Jihan menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi agenda prioritas. Pemprov juga akan fokus pada penguatan sektor unggulan, percepatan investasi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terus didorong, salah satunya melalui peningkatan akses terhadap air bersih, hunian layak, dan layanan dasar lainnya,” jelasnya.
Dalam aspek infrastruktur, pembangunan akan diarahkan pada konektivitas antar-sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.
