Bandar Lampung (Inforial.co) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya untuk terus memperkuat perlindungan anak dan perempuan dari tindakan kekerasan di daerahnya.
“Tantangan besar masih dihadapi Lampung, terutama pada isu kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA menunjukkan pada 2020 tercatat ada 485 korban kekerasan, dan naik menjadi 877 orang pada 2024. Hingga Agustus 2025 sudah terdapat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak,” ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan Kota Bandarlampung sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.
“Karena itu kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, Puspaga, Forum Puspa, serta layanan rujukan terpadu agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Kami juga mengoptimalkan aplikasi Lampung In sebagai pusat pelaporan masyarakat, yang diintegrasikan dengan sistem Kementerian PPPA,” katanya.
Wagub menjelaskan, Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung upaya pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender.
“Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” ucap dia.
Menurut dia, Lampung akan berupaya menerapkan langkah strategis dalam menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.
“Kami pun berkomitmen mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) di Lampung. Provinsi Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022-2024,” tambahnya.
Ia menjelaskan di Provinsi Lampung pun telah memiliki sejumlah program yang mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti program Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas (Desa Tapis).
“Program Desa Tapis menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia. Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi posyandu, dan pembukaan lapangan kerja,” tambahnya. (IDO)
