BANDAR LAMPUNG – Ancaman serius membayangi kontingen Kota Tapis Berseri menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026. Atlet cabang olahraga (cabor) biliar asal Kota Bandar Lampung terancam absen total pada pesta olahraga multievent terbesar tingkat provinsi tersebut.
Krisis ini mencuat lantaran kepengurusan Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Bandar Lampung telah kedaluwarsa sejak Juli 2025 lalu. Hingga kini, induk cabor biliar kota belum memiliki kepengurusan definitif yang sah dan diakui oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI Lampung.
Sekretaris POBSI Lampung, Harry Bangsawan, memberikan penjelasan resmi terkait polemik ini. Ia mengungkapkan bahwa Pengprov POBSI Lampung sebenarnya telah bergerak cepat dengan menunjuk Aldo Muhammad Anggarivo, S.H. sebagai Ketua Carateker POBSI Bandar Lampung.
Langkah darurat penunjukan carateker ini diambil guna menjalankan tugas sementara POBSI Bandar Lampung agar tidak terjadi kekosongan organisasi, sekaligus mengemban mandat untuk segera menggelar agenda Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub).
Namun, pelaksanaan Muskotlub sebagai syarat mutlak legalitas kepengurusan baru justru terancam molor dan melewati momentum Porprov.
“Saya dengar dari ketua carateker Muskotlub rencananya digelar seusai Porprov. Tapi kapan pastinya, bisa tanyakan langsung kepada saudara Aldo,” terang Harry Bangsawan.
Harry juga membeberkan alasan di balik penolakan kepengurusan sebelumnya. POBSI Bandar Lampung memang pernah menggelar Muskot di GOR Siger, Way Halim pada tahun 2025 lalu.
Namun, hasil Muskot tersebut dianulir karena dinilai melenceng jauh dari AD dan ART POBSI, serta belum mewakili rumah-rumah biliar yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal itulah yang membuat Pengprov POBSI Lampung dengan tegas tidak mengakui kepengurusan hasil Muskot 2025 tersebut.
Sengkarut administrasi yang mepet dengan jadwal Porprov X Lampung pada 18–28 November 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung, Nero Akbar, menyatakan akan segera melakukan koordinasi lintas sektoral demi memperjuangkan nasib para atlet. “Saya mau tanya KONI dulu, karena itu cabor di bawah naungan KONI,” tegas Nero Akbar.
