Pesisir Barat — Ketua Pemuda Pemerhati Kebijakan Nasional, Bachry Al Choiry Harahap, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada pos anggaran makan-minum Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat senilai Rp392,3 juta, Selasa, 17 November 2026.

Desakan keras menuju ranah hukum ini dilontarkan pihaknya menyusul memanasnya polemik akibat sikap saling lempar tanggung jawab antara Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Inspektorat, sementara pimpinan DPRD secara terbuka meminta Inspektorat agar tidak tinggal diam.

“Jangan jadikan kebingungan publik sebagai panggung sandiwara untuk saling lempar bola panas. Ini uang rakyat dari APBD, bukan uang pribadi. Kalau memang bersih, buka datanya secara terang-benderang, bukan malah asyik bermain pingpong tanggung jawab sementara Inspektorat terkesan jalan di tempat,” tegas Bachry dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, perdebatan antarinstansi di ruang publik tidak akan pernah menyelesaikan persoalan tata kelola anggaran daerah dan justru berpotensi mengaburkan substansi masalah. Karena itu, keterlibatan penegak hukum dinilai menjadi satu-satunya jalan terang untuk memutus rantai saling cuci tangan tersebut.

“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena vonis bersalah hanya boleh lahir dari pembuktian hukum yang sah. Tapi ingat, praduga tak bersalah bukanlah tameng impunitas untuk melindungi dugaan manipulasi administrasi. Kami mendesak Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK segera periksa seluruh dokumen SPJ itu agar semuanya terang di hadapan hukum,” pungkasnya.

Selain itu, ia juga mendesak partai politik untuk mengevaluasi seluruh kadernya yang duduk sebagai pimpinan di DPRD Pesisir Barat. Evaluasi menyeluruh ini dianggap penting meningat para pimpinan DPRD setempat dianggap telah melakukan kelalaian dalam melakukan pengawasan pada instansi yang dipimpinnya.

“Parpol juga punya tanggung jawab moral terhadap kadernya yang menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD Pesisir Barat. Jangan sampai parpol dianggap gagal dalam melakukan pembinaan kader dalam memimpin lembaga secara politis,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *