Bandar Lampung (Inforial) – Ratusan akademisi internasional bertemu di Semarang dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23. Senin, 29 Januari 2024.
Selain akademisi, hadir juga para tokoh agama dari sejumlah negara. Ajang tahunan ini digelar Ditjen Pendidikan Islam Kementerian dan akan berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 1 – 4 Februari 2024.
Mereka akan mendiskusikan beragam persoalan kontemporer dalam bingkai tema ‘Redefining The Roles of Religion in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Rights Issues‘.
Pada tahap awal, panitia telah menyeleksi 1.957 artikel yang dikirim calon peserta konferensi, hingga terpilih 328 paper terbaik.
Para penulis berasal dari 10 negara, yaitu Afghanistan, Armenia, Mesir, Indonesia, Irak, Malaysia, Moroko, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Mereka terbagi dalam tiga kelompok, Invited Papers (80), Open Panel (100), dan Extended Panel (148).
“AICIS kali ini bertujuan untuk mendefinisikan kembali peran agama, terutama Islam, dalam menghadapi tantangan kemanusiaan kontemporer di kancah global,” terang Staf Khusus Menag bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo di Jakarta, Senin 29 Januari 2024.
“Termasuk peran dalam menguatkan persaudaraan kemanusiaan. Gelaran AICIS bertepatan dengan momentum Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang ditetapkan PBB sejak 2020 untuk diperingati setiap 4 Februari,” sambungnya.
Peringatan Hari Persaudaraan Manusia Internasional ini didasarkan pada momentum ditandatanganinya Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan pada 4 Februari 2019 oleh Grand Syekh Al Azhar Ahmed Al Tayeb dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Sebagai kelanjutan dari itu, didirikan Zayed Award for Human Fraternity.
“Alhamdulillah, tahun ini NU dan Muhammadiyah telah ditetapkan sebagai penerima Zayed Award for Human Fraternity,” sebut Wibowo.
Kembali ke AICIS 2024, Wibowo memaparkan ada tujuh isu atau sub tema yang akan dibahas, yaitu 1) Agama, Nasionalisme, dan Kewarganegaraan di Asia Tenggara; 2) Dampak Isu dan Ketegangan Keagamaan Internasional terhadap Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia; 3) Krisis Kesetaraan, Keadilan, dan Kemanusiaan;
4) Ketegangan Agama dan Kemanusiaan Global; 5) Isu Gender, Spiritualitas, dan Minoritas; 6) Fiqih Siyasah tentang Perang dan Damai: Pasca Kolonial; dan 7) Kebijakan berbasis Maslahah Mursalah, Kesetaraan, dan Pemberdayaan.
“Isu besarnya adalah peran agama dalam menguatkan nasionalisme, merespons krisis keadilan dan kesetaraan, masalah gender, serta kemaslahatan umat, termasuk yang berkenaan dengan krisis iklim,” jelas Wibowo.
Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi merinci, ada 25 sessi panel yang disiapkan panitia untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi sub tema. Sejumlah akademisi, dalam dan luar negeri, dijadwalkan hadir dan ikut sumbang pemikiran.
Mereka adalah Dr. (HC). K.H Yahya Cholil Staquf (Nadhlatul Ulama Central Board), Prof. Dr. Ismail Fajrie Alatas (New York University), Prof. Rahimin Afandi bin Abdul Rahim (Universitas Malaya), Prof. Dr. Claudia Saise (Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. Dr. Dora Marinova (Curtin University, Australia), Prof. Dr. Abdul Djamil, MA (State Islamic University Walisongo Semarang, Indonesia). (Naz)
