LAMPUNG TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menyayangkan langkah pihak eksekutif yang tidak mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026. Akibat kendala administratif tersebut, sejumlah kebutuhan mendesak termasuk anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung yang dijadwalkan berlangsung bulan depan gagal dibahas, Jum’at, Oktober 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Febriyantoni, menjelaskan bahwa secara kelembagaan, DPRD telah menyelesaikan fungsi penganggaran bersama pihak eksekutif sejak 22 September lalu. Namun, terdapat kendala administratif dari pihak eksekutif yang tidak mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

“Kalau dari DPRD kan sudah jelas tanggal 22 September kemarin. Fungsi penganggaran DPRD membahas bersama eksekutif,” ujar Febriyantoni saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, sebenarnya ada berbagai kebutuhan mendesak yang belum tercover dalam APBD Murni 2026 salah satunya dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung yang dapat dicarikan solusinya melalui Perubahan APBD 2026.

Namun, karena Pemkab tidak mengusulkan KUA-PPAS Perubahan, pembahasan lanjutan tidak dapat dilakukan dan batas waktu mekanisme tersebut kini telah terlewat.

“Karena ada hal-hal yang belum tercover di murni 2026 yang bisa dicarikan solusi penganggarannya melalui perubahan APBD 2026, tapi dari Pemkab tidak mengusulkan. Jadi tidak ada pembahasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Febriyantoni Menerangkan bahwa pergeseran anggaran sebenarnya dapat dilakukan oleh pihak eksekutif tanpa perlu persetujuan DPRD apabila hal tersebut merupakan prioritas mendesak.

“Terkait pergeseran anggaran, itu ada di eksekutif tanpa perlu persetujuan DPRD. Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah terkait Porprov ini, tapi eksekutif tidak mengusulkan KUA-PPAS perubahan. Ini yang kita sayangkan,” sesalnya.

Meski demikian, pihak legislatif tetap membuka ruang solusi. Terkait ancaman batalnya atlet berlaga di ajang Porprov yang dijadwalkan berlangsung bulan depan (November), Febriyantoni menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD untuk merencanakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak KONI. “Nanti kita koordinasikan dengan komisi terkait ya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *