
JAKARTA — Harapan ribuan korban kejahatan finansial digital, mulai dari investasi bodong hingga perdagangan saham fiktif, segera menemui titik terang seiring rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis, 19 November 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada pukul 09.30 WIB dengan agenda utama pengambilan keputusan tingkat II terhadap regulasi perampasan aset tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa beleid baru ini secara spesifik dirancang untuk menjangkau tindak pidana penipuan maupun penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas. Ia menyebutkan kasus-kasus tersebut menyasar kejahatan finansial yang kerap menjerat publik.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman usai merampungkan pembicaraan tingkat I bersama pemerintah di Senayan, Rabu (18/11).
Selain menyasar kejahatan finansial digital, regulasi ini turut mengunci tata kelola aset hasil kejahatan agar nilainya tidak menyusut sebelum dikembalikan kepada negara maupun para korban. Nantinya, seluruh aset sitaan akan dikelola oleh badan khusus yang berkompeten secara profesional dan akuntabel.
Kewenangan badan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan aset secara menyeluruh, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan fisik, pemanfaatan, hingga proses penjualan serta pengembalian atau pelepasan aset kepada pihak yang berhak menerimanya.
Di sisi lain, DPR RI memastikan bahwa instrumen perampasan aset ini sama sekali tidak menggugurkan hukuman badan bagi para pelaku kejahatan. Ancaman pidana pokok, termasuk ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya, dipastikan tetap berlaku penuh sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
Kepastian dibawanya RUU Perampasan Aset ke meja Paripurna hari ini merupakan hasil kesepakatan bulat seluruh fraksi partai politik dan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelum mencapai tahap final, Panitia Kerja Komisi III DPR RI telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mengerucut pada sepuluh pokok substansi krusial. Dari total ratusan masalah tersebut, panitia kerja menyepakati 160 DIM tetap, 135 DIM perubahan redaksional, 40 DIM perubahan substansi, 44 DIM dihapus, serta penambahan 18 DIM substansi baru. (*)
