BANDAR LAMPUNG — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan sebuah konsolidasi gerakan yang mempertemukan elemen Cipayung Plus dan BEM se-Lampung turun ke jalan menyampaikan evaluasi kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakadi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Selasa, 27 Oktober 2026.
Sejak siang, massa aksi mulai memadati area sekitar kompleks legislatif dengan membentangkan bendera organisasi, spanduk, serta berbagai poster berisi kecaman. Suara orasi riuh bersahut-sahutan dari atas mobil komando, menyerukan keprihatinan atas kondisi sosial, ekonomi, hingga lingkungan yang dinilai kian memburuk di bawah rezim saat ini.
Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung, Topik Sanjaya, mengutarakan bahwa aksi bersama ini lahir dari kejenuhan masyarakat atas rentetan kebijakan pemerintah yang dirasa kian jauh dari penderitaan rakyat kecil.Menurutnya, rapor merah yang dilayangkan aliansi bukanlah sekadar gertakan, melainkan bentuk perlawanan atas situasi nasional yang kian memprihatinkan.
“Dalam dua tahun terakhir rezim pemerintahan Prabowo-Gibran, rakyat terus dihadapkan oleh cengkeraman militerisme yang semakin menguat, kerusakan dan bencana ekologis yang semakin meluas, pendidikan yang kian sulit dijangkau, dan kebutuhan hidup yang semakin mencekik,” ujar Topik tegas di sela-sela riuhnya barisan massa.
Topik menambahkan bahwa di tengah penderitaan publik, pemerintah justru terkesan terus memaksakan agenda pembangunan yang berjarak dari kebutuhan mendasar warga. Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Lampung menyuarakan delapan poin tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Secara bergantian dari atas mobil komando, para orator membacakan tuntutan mereka dalam bentuk desakan langsung kepada negara:
“Pertama, hentikan segala bentuk militerisme di ranah sipil! Kedua, wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah,dan demokratis untuk seluruh anak bangsa!” seru salah satu orator disambut gemuruh tepuk tangan massa.
Para mahasiswa juga menumpahkan amarahnya atas krisis lingkungan yang melanda sejumlah daerah.”Ketiga, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional! Keempat, usut tuntas tanpa pandang bulu mafia pembakaran hutan dan lahan secara sengaja! Kelima, berikan jaminan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh asap karhutla!” tegasnya.
Isu krisis ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tak luput dari cecaran aksi tersebut. “Keenam, kami mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan, keterbukaan data, dan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran hingga ke SPBU! Ketujuh, perbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan pulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi! Serta kedelapan, turunkan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik rakyat!” pungkas orator mengakhiri pembacaan tuntutan.
Situasi di lapangan sempat memanas ketika massa yang mencoba mendekati gedung dewan tertahan oleh pagar ketat aparat pengaman. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat tak terhindarkan saat massa mendesak pimpinan DPRD Provinsi Lampung keluar menemui mereka. Bentrok fisik skala kecil sempat terjadi beberapa saat sebelum akhirnya para koordinator lapangan berhasil mengendalikan barisan.
