
JAKARTA — Jagat media sosial dan ruang diskusi politik nasional mendadak riuh pada pertengahan November 2026. Sebuah gelombang dukungan secara serentak bermunculan, mendorong nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Arus aspirasi ini mengalir deras di berbagai platform digital melalui potongan video pernyataan sikap dari para pimpinan daerah Partai Gerindra hingga anggota parlemen, membentuk narasi yang seragam mengenai kebutuhan akan sosok pendamping presiden yang dinilai berpengalaman dan memiliki daya rekat politik lintas fraksi.
Dari ujung selatan Pulau Sumatera, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal,tampil memberikan pernyataan terbuka melalui unggahan resmi. Dalam pernyataan videonya, Mirza menyampaikan dukungan penuh serta doa restu bagi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menduduki kursi Wakil Presiden RI.
“Saya Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan dukungan dan doa kepada Profesor Doktor Insinyur Haji Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia,” ujar Mirza dalam pernyataan, Minggu, 15 November 2026.
Menurut Mirza, pengalaman panjang, kapasitas kepemimpinan, serta dedikasi Dasco dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi modal kuat untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Dasco merupakan sosok yang memiliki loyalitas penuh, garis politik yang tegak lurus kepada Presiden Prabowo, serta aktif turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Kami meyakini dengan pengalaman, dengan kapasitas dan kepemimpinan, juga dedikasi dalam kehidupan berbangsa dan dalam bernegara, kami yakin beliau memiliki potensi untuk membantu Pak Presiden dan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,”imbuhnya.
Mirza juga menggarisbawahi rekam jejak Dasco dalam membesarkan Partai Gerindra serta kerja kerasnya saat memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar langkah tersebut memperkokoh kepemimpinan nasional ke depan.
“Semoga dan kita berdoa, Indonesia ke depan akan semakin maju, semakin kuat, semakin sejahtera di bawah kepemimpinan nasional yang dinakhodai oleh Bapak kita, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia,” tutupnya.
Gayung bersambut, dukungan serupa turut bergema dari berbagai wilayah lain. Ketua DPD Gerindra Riau,Muhammad Rahul, menegaskan bahwa seluruh struktur partainya di 12 kabupaten dan kota berada dalam satu barisan untuk mengawal aspirasi tersebut, seraya menyebut Dasco memiliki ketegasan dan kecerdasan politik dalam menjaga stabilitas nasional.
Di Sumatera Utara, Ketua DPD Gerindra Ade Jona beserta jajarannya juga menyoroti peran sentral Dasco di Senayan dalam menjembatani komunikasi lintas sektor. Gelombang pernyataan serupa turut disuarakan oleh Ketua DPD Gerindra Kalimantan Barat Yuliansyah, serta jajaran pengurus Gerindra di Banten, Sumatera Barat, dan Maluku Utara.
Dorongan ini pun merambah ke luar struktur internal Gerindra. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial pada 15–16 November 2026, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah Bustami alias Komeng, bersama sejumlah senator dari berbagai daerah seperti La Ode dan Adib, turut menyampaikan rekomendasi serupa. Bagi para senator tersebut, rekam jejak Dasco di parlemen menjadikannya figur yang mampu meredam potensi gejolak dan menjaga komunikasi lintas partai demi kelancaran pemerintahan hingga 2029.
Menakar Risiko Politik di Balik Wacana Satu Partai
Di tengah derasnya dukungan tersebut, wacana menduetkan Presiden Prabowo Subianto dengan kader internal Partai Gerindra memantik diskursus serius di kalangan pengamat politik.
Sejumlah analis dari lembaga kajian politik seperti Point Indonesia memandang bahwa duet dari satu partai yang sama sebenarnya lazim terjadi di negara penganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat.
Menurut pandangan ini,kesamaan garis politik di pucuk pimpinan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah fungsi penguraian hambatan birokrasi.
Namun, pengamat politik lainnya mengingatkan bahwa realitas politik di Indonesia memiliki karakteristik yang jauh berbeda karena ditopang oleh sistem presidensial dengan koalisi multipartai.
Koalisi pemerintahan di tanah air pada dasarnya berdiri di atas fondasi berbagi kekuasaan atau power-sharing, sehingga penguasaan dua posisi puncak eksekutif oleh satu partai berpotensi memicu kecemburuan politik.
Partai-partai mitra koalisi bisa saja merasa terpinggirkan, yang apabila tidak terkelola dengan baik dapat memicu keretakan tersembunyi serta melemahkan militansi dukungan mereka di parlemen.
Selain menguji soliditas koalisi, penyatuan kursi presiden dan wakil presiden dalam satu bendera partai juga berisiko menyempitkan mekanisme saling mengimbangi di lingkaran inti kekuasaan.
Ketika kedua pimpinan tertinggi negara tunduk pada garis komando partai yang sama, proses pengambilan keputusan strategis dikhawatirkan menjadi terlalu homogen dan kurang menyerap perspektif dari kelompok kepentingan lain di luar partai utama.
Situasi ini pada akhirnya dapat berimbas pada kerentanan dukungan legislatif di DPR, di mana sikap setengah hati atau tarik-menarik kepentingan di tingkat fraksi mitra koalisi berpotensi menjadi batu sandungan bagi kelancaran pembahasan undang-undang maupun anggaran program prioritas pemerintah.
Dari sisi elektoral, pemerintahan satu warna juga membawa konsekuensi berupa akumulasi beban politik tanpa penyangga. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pemerintahan akan bermuara sepenuhnya kepada satu alamat politik, sehingga apabila di kemudian hari muncul tekanan ekonomi atau gelombang ketidakpuasan publik, partai penguasa harus menanggung risiko elektoral secara tunggal pada pemilu mendatang.
Pada akhirnya, riuh rendah dukungan di media sosial baru sebatas pembuka wacana. Dinamika ini akan sangat bergantung pada kalkulasi politik tingkat tinggi, mekanisme konstitusional, serta kesepakatan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto. (*)
