Bandar Lampung — Kejuaraan Pencak Silat Piala Wali Kota Bandar Lampung pada 23–25 Oktober 2026 di Gedung Graha Mandala Alam, memicu gelombang protes dari atlet dan orang tua peserta. Pasalnya, kejuaraan yang menghimpun dana pendaftaran hingga lebih dari Rp150 juta tersebut tidak memberikan bonus uang tunai maupun jaminan pembinaan bagi para juara.
Para pemenang di setiap kategori mengaku hanya menerima medali dan sertifikat. Padahal, sebanyak 600 lebih peserta ditarik biaya pendaftaran sebesar Rp250 ribu per orang. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa ajang kompetisi olahraga tersebut dijadikan sarana komersialisasi oleh pihak penyelenggara.
Sorotan publik menguat mengingat Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebelumnya sempat menjanjikan dukungan bonus dan beasiswa bagi atlet pencak silat berprestasi. Namun, janji tersebut dinilai bertolak belakang dengan realisasi di lapangan.
Perwakilan panitia penyelenggara, Sandi menegaskan, pemberian medali dan sertifikat kepada para juara telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) kejuaraan. Ia juga meluruskan bahwa bonus dari Wali Kota Bandar Lampung tidak termasuk dalam skema penghargaan yang dijanjikan panitia untuk kompetisi tersebut.
“Medali dan sertifikat yang diterima para juara itu sudah sesuai dengan juknis kejuaraan. Terkait bonus wali kota, itu tidak ada, Bang,” kata Sandi melalui pesan WhatsApp, Minggu (25/10/2026).
Menurut Sandi, panitia tetap menyediakan hadiah uang untuk kategori tertentu. Hadiah tersebut diberikan kepada juara umum dan pesilat terbaik berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam kejuaraan.
Juara umum pertama memperoleh hadiah Rp3 juta, juara umum kedua Rp2 juta, dan juara umum ketiga Rp1 juta.
Selain itu, panitia juga menyediakan hadiah masing-masing Rp500 ribu bagi pesilat terbaik putra dan putri kategori remaja serta pesilat terbaik putra dan putri kategori dewasa.
Dengan demikian, total hadiah uang yang disebutkan Sandi mencapai Rp8 juta, terdiri atas Rp6 juta untuk juara umum dan Rp2 juta untuk empat kategori pesilat terbaik.
Penjelasan tersebut dinilai tidak menjawab tuduhan ketidaktransparanan tata kelola dana. Kini, para peserta dan orang tua mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama panitia untuk membuka perincian penggunaan uang pendaftaran dan kejelasan kriteria apresiasi atlet secara terbuka. (*)
