Menurut Giri, Munas HIPMI merupakan agenda nasional yang memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi organisasi pengusaha muda, tetapi juga bagi daerah yang dipercaya menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas serta mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kita berharap pesta demokrasi HIPMI dapat berlangsung dengan riang gembira, menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan, serta menghasilkan kepemimpinan terbaik bagi organisasi,” ujar Giri, Sabtu (6/6/2026).

Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai tuan rumah Munas HIPMI merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Lampung kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, kehadiran ribuan peserta Munas HIPMI juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, jasa, dan promosi investasi daerah. Karena itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi dan pengembangan dunia usaha.

“Pemerintah daerah bersama masyarakat Lampung siap menyambut seluruh peserta yang hadir. Ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan keramahan masyarakat sekaligus potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung,” katanya.

Lebih lanjut, Giri berharap Munas HIPMI 2026 dapat menghasilkan berbagai gagasan konstruktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat peran pengusaha muda, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, panitia lokal Munas HIPMI Lampung memastikan seluruh persiapan kegiatan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan acara. Berbagai kebutuhan teknis, mulai dari venue, akomodasi, hingga kesiapan peserta, disebut telah berjalan sesuai rencana.

Munas HIPMI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel Bandar Lampung dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua DPRD Provinsi Lampung optimistis penyelenggaraan Munas HIPMI 2026 akan berjalan sukses serta memberikan kesan positif bagi seluruh peserta yang hadir. Ia juga berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat posisi Lampung sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional di masa mendatang. (Ijal)

Komitmen tersebut disampaikan usai audiensi bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di ruang kerja Wakil Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).

Topik menyatakan bahwa PMII siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program-program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat desa. Menurutnya, kader PMII memiliki potensi besar untuk terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan ketahanan pangan.

“Kami melihat bahwa desa adalah kunci utama dalam pembangunan daerah. PMII sebagai organisasi kader akan hadir untuk mengoptimalkan potensi tersebut, baik melalui pendampingan UMKM, edukasi masyarakat, maupun penguatan kapasitas pemuda desa,” ujar Topik.

Ia juga menegaskan bahwa PMII tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program-program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“PMII siap mengambil peran nyata sebagai mitra kritis sekaligus kolaboratif. Kami akan mendorong kader-kader kami untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan solusi, dan menjadi bagian dari gerakan kemandirian desa,” tegasnya.

Selain itu, Topik menyampaikan bahwa agenda Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang akan digelar pada 1–5 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk mencetak kader yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga kepekaan sosial dan kemampuan pemberdayaan masyarakat.

“Melalui PKL, kami ingin melahirkan kader yang tidak hanya kuat secara ideologis, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam isu ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

Topik berharap sinergi antara PMII dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung, khususnya di wilayah pedesaan. (Boy)

Hal tersebut disampaikan Mirza saat menerima audiensi Pengurus Cabang PMII Bandar Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Mirza menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu mendukung program pembangunan daerah, khususnya yang berfokus pada masyarakat pedesaan. Ia menyebutkan bahwa arah pembangunan nasional saat ini mengedepankan pendekatan dari bawah (bottom-up), yang dimulai dari desa sebagai fondasi utama.

Menurutnya, sekitar 70 persen penduduk Lampung tinggal di wilayah desa, namun aktivitas ekonomi masih didominasi kawasan perkotaan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pemerintah, lanjut Mirza, terus berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui kebijakan yang berpihak, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas seperti jagung dan gabah. Ia meyakini, meningkatnya kesejahteraan petani akan berdampak pada daya beli masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus diiringi dengan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif yang memiliki nilai tambah.

Untuk itu, Mirza mendorong PMII agar berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang inovatif serta aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan mahasiswa dinilai strategis, terutama dalam mendampingi pengembangan UMKM, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi lokal.

Selain itu, PMII juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor pangan lokal.

Mirza menambahkan, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak petani guna menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan PMII untuk bersama-sama membangun desa melalui inovasi dan kemandirian masyarakat, demi terwujudnya desa yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi terhadap rencana pelaksanaan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII Bandar Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Juli 2026.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan kader-kader muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan.

Menurut Jihan, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi mahasiswa menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung.(Boy)

Operasi Ditreskrimsus Polda Lampung berhasil membongkar 7 titik lokasi tambang emas tanpa izin di area HGU PTPN I Regional 7, meliputi Kec. Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu. Dari 24 orang yang diamankan, 20 ditetapkan tersangka dan dijerat Pasal 158 jo Pasal 35 UU Minerba. Sementara sisa tahanan lainnya masih berstatus saksi tanpa kejelasan lanjutan.

*Fakta baru yang mempertegas dugaan adanya jaringan:*

Polda Lampung menangkap 3 orang tersangka berinisial D, A, dan Z yang berperan sebagai penadah hasil tambang ilegal. Emas hasil PETI Way Kanan diketahui mengalir ke Toko Emas JSR di Jl. Kamboja, Enggal, Bandarlampung. Polisi telah memasang police line dan menyegel toko tersebut, serta menyita emas batangan, koin, dan alat pengolah logam menjadi perhiasan. 9056

“Ini bukti bahwa kasus Way Kanan bukan sekadar tambang liar di hutan. Ada mata rantai pembeli dan penadah di kota yang ikut menikmati hasil ilegal. Maka transparansi terhadap sisa tahanan yang masih menggantung jadi sangat krusial. Jangan sampai mereka bagian dari jaringan yang justru tidak tersentuh,” tegas Ketua Umum PMII Komisariat UNILA.

*Kejanggalan yang disoroti PMII UNILA:*

1. *Durasi operasi*: Tambang sudah berjalan 1,5 tahun dan meraup Rp2,8 miliar sebelum ditindak Maret 2026.

2. *Skala kerusakan*: Disita 315 mesin dompeng, 41 ekskavator, 24 mesin alkon, 47 jerigen solar, 17 motor, 1 mobil. Kerusakan lahan dan pendangkalan Sungai Betih sudah nyata.

3. *Mata rantai penadah*: Penangkapan 3 penadah dan penyegelan Toko Emas JSR menunjukkan aliran emas ilegal sudah masuk ke pasar kota. 9056

*Tuntutan PMII UNILA:*

1. Polda Lampung segera merilis hasil pendalaman terhadap sisa tahanan yang belum jelas status hukumnya, termasuk menelusuri keterkaitannya dengan jaringan penadah seperti Toko Emas JSR.

2. ⁠Polda lampung harus transparansi dalam menjalankan proses hukum untuk kasus toko emas JSR BandarLampung

3. Kejati Lampung mengawasi agar proses hukum tidak berhenti di tersangka lapangan dan 3 penadah, tetapi menyentuh aktor intelektual.

4. Pemkab Way Kanan, KLHK, dan ESDM segera melakukan reklamasi di titik galian sepanjang Sungai Betih dan Jl. Lintas Martapura KM 6-9.

PMII Komisariat UNILA akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, dari penambang, penadah, hingga kemungkinan oknum pembeking. Penegakan hukum terhadap PETI harus menyeluruh, bukan sekadar memotong ranting tanpa mencabut akar.

“Kalau penadah di kota sudah ditangkap, maka sisa saksi yang masih menggantung ini harus segera dijelaskan statusnya. Publik tidak boleh dibiarkan menebak-nebak,” tutup Ketua Umum PMII UNILA.

Penyegaran kepemimpinan itu diyakini Giri sebagai upaya optimalisasi program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional ke depan. Giri juga menyakini penunjukan itu telah melalui proses evaluasi yang sangat matang oleh Presiden.

“Semua komponen bangsa siap merapatkan barisan dan memberikan dukungan total untuk langkah-langkah strategis BGN di bawah komando Ibu Naniek S. Deyang,” ujar Giri, Selasa (2/6/2026).

Sebagai pimpinan legislatif di daerah, Giri menegaskan kesiapan total Provinsi Lampung dalam menyukseskan program nasional ini. Lampung dinilai memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi penyokong utama keberlanjutan program gizi.

Giri juga berkomitmen akan melakukan dukungan terhadap peningkatan fasilitas dan jalur distribusi daerah. Serta mendukung penuh program MBG agar berjalan lebih baik dan menyelaraskan kebijakan lokal dengan target BGN. (Ijal)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Ummihani mengatakan, komoditas kedelai saat ini masih bergantung pada pasokan impor sehingga sangat dipengaruhi kondisi global, termasuk harga.

“Kedelai ini memang masuk dalam komoditas impor, dan faktor yang mempengaruhi harga kedelai tentunya terkait situasi global,” ujar Elvira di Bandarlampung, Kamis.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan harga kedelai di pasar domestik.

“Sehingga perlu dilakukan upaya produksi untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai lokal di Lampung,” katanya.

Menurut dia, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan lahan kedelai seluas 1.000 hektare yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Pengembangan 1.000 hektare kedelai ini akan dilakukan tahun ini dan ditempatkan di Kabupaten Lampung Selatan. Memang belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi setidaknya dapat membantu dan ke depan diharapkan bisa terus diperluas,” ujarnya.

Elvira menambahkan, dalam program tersebut juga terdapat dukungan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan benih kedelai senilai Rp1 miliar.

Selain itu, ia mendorong pelaku usaha pengolahan kedelai agar dapat melakukan inovasi produk untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku.

“Perajin dan pengolahan kedelai juga bisa melakukan sejumlah inovasi pada produk sebagai upaya menghadapi harga yang kurang stabil,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor secara nasional per Kamis (4/6) tercatat Rp13.655 per kilogram. Sementara itu, harga kedelai di tingkat eceran pasar tradisional di Kota Bandarlampung rata-rata mencapai Rp15.938 per kilogram.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, PLN telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga sistem kelistrikan di daerah sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan khusyuk.

“Kami berterima kasih kepada PLN yang menjaga sistem kelistrikan di Lampung sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk,” kata Rahmat di Bandarlampung, Kamis.

Ia menjelaskan, meskipun sempat terjadi gangguan pada sistem kelistrikan Sumatera, kondisi di Lampung tetap terjaga berkat respons cepat dan kesiapsiagaan petugas PLN.

Menurut dia, keandalan pasokan listrik yang tetap stabil menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama momen hari besar keagamaan.

“Kinerja PLN cukup baik dan telah memastikan pasokan listrik tetap andal sehingga masyarakat dapat melaksanakan Sholat Idul Adha dengan nyaman dan khusyuk,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Lampung Rizky Mochamad mengatakan, keberhasilan menjaga keandalan listrik selama Idul Adha merupakan hasil pengamanan sistem kelistrikan secara menyeluruh.

“Keandalan pasokan listrik selama momen Idul Adha menjadi prioritas kami,” kata Rizky.

Ia menjelaskan, PLN UID Lampung menyiagakan personel, peralatan pendukung, serta posko siaga yang beroperasi selama 24 jam untuk memastikan sistem kelistrikan tetap aman.

Selain itu, PLN juga melakukan pemantauan sistem secara intensif, pengamanan di lokasi prioritas, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga keandalan pasokan listrik selama periode hari raya.

Rizky menegaskan, PLN akan terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kecepatan respons layanan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

“Keberhasilan menjaga keandalan listrik pada momen Idul Adha tidak terlepas dari kesiapsiagaan personel serta pengelolaan sistem kelistrikan yang optimal selama periode siaga,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, menjelang potensi kenaikan inflasi dan harga barang pada Juni, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai koordinasi dan pertemuan untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan optimal.

“Terkait adanya potensi kenaikan inflasi dan harga barang di Juni, Pemerintah Provinsi Lampung melalui TPID terus berkoordinasi dan telah melakukan berbagai pertemuan untuk mengarahkan penerapan kebijakan daerah agar inflasi tetap stabil,” ujar Marindo di Bandarlampung, Selasa (26/5).

Ia menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan pengawasan di lapangan serta pemantauan ketersediaan bahan pokok di pasar.

Menurut dia, TPID Provinsi Lampung bersama TPID kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah terkait terus berkolaborasi melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan serta memastikan ketersediaan bahan pokok.

“Pengawasan ini juga bertujuan memperoleh data harian terkait pasokan dan harga pangan di berbagai pasar tradisional sebagai dasar pengambilan kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil pengawasan tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, termasuk peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha maupun gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir atau fenomena El Nino.

“Seluruh potensi gangguan tersebut harus diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menginventarisasi berbagai kendala di lapangan untuk segera dilakukan intervensi kebijakan, sehingga ketersediaan bahan pangan pokok tetap terjaga.

“Produksi bahan pokok seperti padi, gabah, jagung, dan komoditas pangan lainnya dipastikan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga sejumlah komoditas pangan di Provinsi Lampung per Selasa (26/5) menunjukkan fluktuasi.

Komoditas bawang merah ukuran sedang mengalami kenaikan 7,93 persen atau Rp3.650 per kilogram menjadi Rp49.650 per kilogram. Bawang putih ukuran sedang naik 1,22 persen atau Rp400 per kilogram menjadi Rp33.150 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah I tetap Rp14.500 per kilogram, beras medium I Rp15.250 per kilogram, dan beras kualitas super I Rp15.450 per kilogram.

Cabai merah besar naik 27,5 persen atau Rp16.500 per kilogram menjadi Rp76.500 per kilogram, cabai merah keriting naik 44,18 persen atau Rp21.650 per kilogram menjadi Rp70.650 per kilogram.

Cabai rawit hijau naik 11,2 persen atau Rp6.850 per kilogram menjadi Rp68.000 per kilogram. Daging ayam ras segar naik Rp1.750 per kilogram menjadi Rp36.250 per kilogram, dan daging sapi kualitas I naik Rp7.500 per kilogram menjadi Rp143.750 per kilogram.

Adapun gula pasir turun Rp50 menjadi Rp18.600 per kilogram. Minyak goreng curah naik Rp100 per liter menjadi Rp22.050 per liter, minyak goreng kemasan merek I naik Rp50 per liter menjadi Rp23.200 per liter, sedangkan telur ayam ras turun Rp300 per kilogram menjadi Rp26.500 per kilogram.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pemerintah saat ini berada dalam sorotan publik yang semakin ketat, sehingga setiap perangkat daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan program tersebut benar-benar memiliki dampak dan nilai penting.

“Kita sebagai pemerintah tidak boleh sekadar membuat program, tetapi harus membuat program yang penting. Saat ini seluruh kebijakan pemerintah diawasi langsung oleh masyarakat, sehingga kepala OPD harus mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja,” ujar Jihan dalam kegiatan capacity building SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemprov Lampung.

Ia menjelaskan, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran di lingkungan Pemprov Lampung.

Menurut dia, SPIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan harus diinternalisasi sebagai budaya kerja dan ideologi aparatur sipil negara.

“SPIP harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar formalitas. Karena itu, perbaikan sistem pengendalian internal harus terus dipercepat,” katanya.

Ia juga menekankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pengawasan internal, di antaranya penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak organisasi, penguatan integritas dalam perencanaan dan kinerja, penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penanaman budaya akuntabilitas di kalangan ASN.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Bayana menyampaikan bahwa tingkat maturitas SPIP Provinsi Lampung saat ini berada pada level tiga atau terdefinisi dengan skor 3.200. Adapun indeks manajemen risiko tercatat sebesar 3,073.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkelanjutan guna mengoptimalkan efektivitas pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga terus menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperbaiki nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang berada pada angka 69.

“Dalam dua bulan terakhir, kerja pengawasan internal menunjukkan progres signifikan. Pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga hampir Rp7 miliar,” ujar Bayana.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sejumlah temuan lama yang sulit ditindaklanjuti, Pemprov Lampung bersama BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Lampung terus memperluas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah RSJ Daerah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat Zona Integritas, sejumlah perangkat daerah lainnya tengah dipersiapkan untuk mengikuti capaian serupa.

“Dengan penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, kami optimistis target peningkatan akuntabilitas, penurunan risiko program, dan perbaikan administrasi dapat tercapai pada tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (Ijal)

“Budaya ini penting sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Lampung,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus mampu menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan jati diri daerah.

“Pendidikan bukan hanya soal belajar di sekolah, nilai rapor, atau mengejar prestasi akademik semata. Pendidikan juga tentang bagaimana anak-anak mengenal budaya, mencintai daerah, dan menjaga jati diri Lampung,” katanya.

Menurut dia, pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang diambil sejak saat ini, baik di sektor ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur, maupun pendidikan.

Ia menambahkan, budaya merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat Lampung. Nilai-nilai seperti Piil Pesenggiri, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan menjadi kekuatan yang menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.

“Budaya Lampung selama ini menjadi perekat sosial, termasuk dalam keberhasilan program transmigrasi di daerah. Keterbukaan masyarakat Lampung membuat hubungan antar-suku dan agama tetap harmonis,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini masyarakat asli Lampung hanya sekitar 13 persen dari total penduduk sekitar 9,5 juta jiwa. Namun, seluruh penduduk yang tinggal dan mencintai Lampung merupakan bagian dari identitas daerah.

“Nilai-nilai budaya inilah yang harus kita jaga hingga ratusan tahun ke depan,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai budaya kepada anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial.

“Anak-anak hanya beberapa jam di sekolah, selebihnya bersama keluarga. Karena itu, keluarga memiliki peran besar dalam menanamkan nilai budaya Lampung,” katanya.

Ia juga menilai bahwa budaya tidak hanya sebagai identitas daerah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kekayaan budaya Lampung seperti seruit, kain tapis, siger, dan tarian tradisional menjadi daya tarik wisata unggulan.

Ia berharap gerakan pelestarian budaya dapat terus diperkuat hingga tingkat kecamatan agar bahasa, adat istiadat, dan kesenian Lampung tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.